Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan berpendapat bahwa Bonus Hari Raya (BHR) yang diberikan oleh perusahaan platform digital kepada mitra pengemudi ojek online (ojol) merupakan bagian dari kebijakan internal yang diterapkan dalam konteks hubungan kemitraan yang telah ada.
Ia menjelaskan bahwa skema BHR tidak bisa disamakan dengan tunjangan hari raya yang menjadi kewajiban dalam hubungan kerja formal.
Dalam kerangka kemitraan, BHR dianggap sebagai bentuk penghargaan yang didasarkan pada performa, sekaligus sebagai dukungan moral dan finansial menjelang Hari Raya.
Menurut Azas, BHR merupakan kebijakan diskresioner dari aplikator, yang berarti perusahaan memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan memberikan bonus tersebut atau tidak. Jika perusahaan memutuskan untuk memberikan, itu merupakan bentuk apresiasi agar para mitra dapat merayakan Lebaran dengan dukungan tambahan dari segi materi.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap komitmen dua perusahaan platform digital, Grab dan GoTo, yang mengungkapkan dukungan untuk penyaluran BHR tahun 2026 dengan rencana untuk meningkatkan anggaran hingga dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
Azas menekankan bahwa mekanisme penyaluran BHR sebaiknya mengedepankan prinsip keadilan dengan mempertimbangkan tingkat aktivitas dan produktivitas mitra.
Ia berpendapat bahwa perusahaan perlu menetapkan kriteria agar kebijakan ini dapat berlanjut secara finansial di masa depan.
“Perusahaan aplikasi tidak bisa dipaksa untuk memberikan bonus kepada semua mitra tanpa ada kriteria, karena hal itu dapat menimbulkan masalah finansial bagi mereka. Pemberian bonus ini semestinya didasarkan pada kinerja atau produktivitas masing-masing mitra,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa perbedaan dalam tingkat keaktifan mitra, seperti antara pengemudi yang hanya beroperasi 1–2 jam sehari dan mereka yang bekerja penuh waktu, menjadi faktor penting dalam menentukan besaran apresiasi yang diberikan.
