Artikel opini ini ditulis oleh Gita Sulika Sari, Pegawai Negeri.
Dalam setiap upacara memperingati hari besar nasional, kita sering melihat lautan pegawai dengan seragam batik Korpri. Namun, realitas yang dihadapi oleh ASN Daerah di berbagai pelosok kabupaten sangat jauh berbeda dibandingkan rekan-rekan mereka di pusat pemerintahan. Slogan “ASN Satu, Indonesia Maju” yang sering dikaitkan dengan Reformasi Birokrasi nasional memang terdengar megah, tetapi bagi abdi negara di tingkat lokal, pesan persatuan ini sering kali terasa sebagai ilusi di tengah kesenjangan kesejahteraan yang semakin melebar.
Banyak orang awam mungkin beranggapan bahwa setiap individu yang mengenakan pakaian Korpri menikmati kesejahteraan yang merata. Namun, kenyataannya berbeda. Di saat pejabat di kementerian pusat menikmati kepastian Tunjangan Kinerja (Tukin) yang selalu tepat waktu, ribuan ASN daerah harus memulai tahun kerja mereka dengan rasa cemas, menunggu kapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mereka akan dikucurkan. Ini bukan sekadar masalah angka di rekening, tetapi lebih kepada bagaimana negara mengakui dan menghargai pengabdian di setiap sudut wilayahnya.
Ketimpangan ini berasal dari adanya perbedaan dalam sumber pendanaan yang menciptakan semacam “kasta” ekonomi di dalam birokrasi. Jika Tukin di kementerian dijamin oleh APBN, maka nasib TPP di daerah harus berjuang mengikuti aliran APBD masing-masing, sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Aturan ini secara tidak langsung melegitimasi ketidakseimbangan fiskal yang berujung pada ketidakadilan dalam kesejahteraan.
Kondisi ini semakin menyedihkan ketika kita melihat realitas di lapangan. Banyak ASN daerah yang harus bekerja di tengah keterbatasan infrastruktur yang sangat parah. Mereka adalah pejuang yang setiap hari harus melewati jalanan yang rusak, berjuang dengan sinyal komunikasi yang sering hilang, dan bekerja di bawah ancaman pemadaman listrik yang tidak terduga. Ditambah lagi, mereka harus menghadapi biaya hidup yang meningkat tajam akibat tingginya harga bahan bakar di daerah terpencil.
Dari sudut pandang teori organisasi, Expectancy Theory yang dikemukakan oleh Victor Vroom menyoroti bahwa motivasi kerja sangat bergantung pada harapan akan imbalan yang sepadan. Lantas, bagaimana kita bisa mengharapkan profesionalisme tanpa batas jika pengabdian mereka di lingkungan yang sulit justru dihargai dengan lebih rendah dan dibayangi oleh ketidakpastian administratif yang melelahkan?
Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap kesejahteraan ASN Daerah. Jika kita menginginkan ASN yang berintegritas dan berdedikasi, maka sistem yang ada harus memberikan insentif yang sesuai. Penguatan anggaran untuk TPP, misalnya, dapat menjadi langkah awal untuk mengatasi ketimpangan ini.
Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki situasi ini:
– Meninjau kembali alokasi anggaran untuk TPP di daerah.
– Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
– Memastikan bahwa ASN di daerah mendapatkan pelatihan dan dukungan yang layak.
– Mengembangkan infrastruktur yang lebih baik di daerah terpencil.
– Menciptakan sistem penghargaan yang adil bagi semua ASN, tanpa memandang lokasi atau jabatan.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan keadilan dalam struktur kasta seragam Korpri dapat terwujud dan ASN Daerah bisa mendapatkan pengakuan serta penghargaan yang setimpal.
Mewujudkan keadilan dalam struktur ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat untuk saling mendukung dan memahami betapa pentingnya peran ASN daerah dalam pembangunan bangsa. Dengan sinergi yang baik, harapan untuk ASN yang lebih sejahtera dan profesional dapat terwujud.
