Pelaku industri tembakau, yang mencakup petani, pekerja, dan asosiasi terkait, mulai menunjukkan ketidakpuasan terhadap rencana pemerintah mengenai pembatasan kadar maksimal nikotin dan tar dalam rokok yang sedang dibahas.
Dalam rancangan regulasi yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 ini, diusulkan batas maksimum kadar nikotin sebesar 1 miligram (mg) dan tar sebesar 10 mg per batang rokok.
Henry Najoan, Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), menyatakan bahwa kebijakan baru ini berpotensi menyebabkan kontraksi signifikan dalam industri hasil tembakau.
“Karena karakter tembakau lokal yang cenderung memiliki kadar nikotin tinggi, penerapan pembatasan ini akan mengakibatkan dampak besar pada industri rokok di Indonesia,” ungkap Henry dalam pernyataannya pada Selasa, 10 Maret 2026.
Pertimbangan terhadap tingginya komponen dalam negeri serta besarnya sektor padat karya yang terdapat dalam industri tembakau nasional, membuat pemerintah seharusnya meninjau kembali rencana aturan ini.
“Kami sepakat menolak kebijakan turunan PP 28 Tahun 2024 seperti pembatasan nikotin dan tar, serta larangan bahan tambahan dan penyeragaman kemasan, karena dampaknya yang negatif bagi industri hasil tembakau kita,” tegasnya.
Agus Parmuji, Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), juga sependapat bahwa rencana kebijakan ini diambil tanpa mempertimbangkan kondisi nyata industri kretek di Indonesia yang berbeda jauh dengan negara-negara lain.
Ia menilai, rancangan peraturan terbaru ini justru akan semakin mempersempit ruang hidup petani tembakau, yang belum mendapatkan perlindungan regulasi yang menyeluruh.
“Kami percaya bahwa rencana pengaturan oleh Kemenko PMK terkait pelaksanaan PP 28 Tahun 2024 adalah aturan yang dipaksakan dan tidak mencakup semua kepentingan,” jelas Agus.
Ia menekankan bahwa keterkaitan antara pertanian tembakau dan ekonomi pedesaan tidak sejalan dengan kebijakan yang berpotensi menekan sektor pertembakauan nasional, yang akan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat di desa.
“Pertanian tembakau di Indonesia berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi desa. Apabila pemerintah memaksakan aturan ini, konsekuensinya adalah gelombang kerugian ekonomi di tingkat desa,” pungkasnya.
