Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah tantangan global, termasuk dalam menghadapi potensi kenaikan harga energi.
Usai mengadakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 19 Maret 2026, Airlangga menyampaikan bahwa Presiden telah menekankan pentingnya menjaga defisit APBN agar tetap berada di bawah 3 persen. Untuk mencapai hal ini, pemerintah akan menerapkan langkah-langkah efisiensi di berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L).
“Kita berkomitmen untuk menjaga agar defisit APBN tetap di bawah 3 persen sesuai dengan arahan yang disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna. Rapat dengan kementerian teknis telah dilakukan, dan langkah efisiensi akan diterapkan di berbagai K/L. Dengan langkah-langkah efisiensi ini, defisit 3 persen bisa terjaga,” jelas Airlangga dalam keterangan persnya pada Kamis, 19 Maret 2026.
Pemerintah juga telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk mengatasi dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas lainnya. Salah satu strategi yang akan diterapkan adalah meningkatkan volume produksi batu bara.
“Presiden meminta agar produksi batu bara ditingkatkan. Ini berarti akan ada penyesuaian terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB),” tambah Airlangga.
Selain itu, pemerintah sedang mengkaji penyesuaian kebijakan pajak ekspor batu bara untuk meningkatkan penerimaan negara, seiring dengan tren kenaikan harga komoditas tersebut.
Dalam sektor energi, pemerintah juga mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Ini merupakan langkah efisiensi yang diambil di tengah tingginya harga minyak. Penugasan tersebut telah diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera dilaksanakan.
Di samping itu, pemerintah juga sedang mempertimbangkan kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema work from home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan konsumsi bahan bakar hingga 20 persen dari konsumsi normal dengan mengurangi mobilitas pegawai.
“Ada penghematan yang signifikan dari penggunaan bahan bakar. Dengan skema ini, pengeluaran untuk bensin dapat berkurang hingga seperlima dari kebiasaan kita sebelumnya,” ungkap Airlangga.
Ia juga menambahkan bahwa skema WFH ini tidak hanya akan diterapkan pada aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta dan pemerintah daerah. Saat ini, pemerintah masih mematangkan berbagai kebijakan tersebut dan akan memberikan penjelasan lebih rinci kepada publik setelah seluruh konsep finalnya siap.