Jejaring sosial milik Elon Musk, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, telah sepakat untuk merubah mekanisme verifikasi mereka di Uni Eropa, menyusul denda sebesar EUR 120 juta ($138 juta).
“X telah mengajukan solusi terkait tanda centang biru mereka,” ujar Juru Bicara Komisi Eropa, Thomas Régnier, merujuk pada sistem yang mengidentifikasi pengguna terverifikasi di X. “Komisi akan sekarang menilai dengan cermat solusi yang diusulkan tersebut.”
Selanjutnya, Régnier tidak memberikan detail tentang bagaimana X berencana untuk menyesuaikan layanannya bagi pengguna Eropa. X tidak segera merespon permintaan untuk komentar.
Di sisi lain, pada bulan Desember, komisi tersebut mendenda X berdasarkan aturan moderasi kontennya, yakni Digital Services Act, dengan alasan sistem mereka memberikan lencana verifikasi kepada pengguna berbayar adalah menyesatkan.
Lencana tanda centang biru sebelumnya hanya ditambahkan pada profil orang-orang yang mungkin menjadi target pemalsuan, termasuk jurnalis, selebriti dan tokoh publik lainnya. Keputusan Musk pada 2022 untuk menjadikannya fitur berbayar, menurut argumen komisi, menyesatkan pengguna X dengan mempercayai bahwa akun yang terverifikasi adalah dapat dipercaya. Musk, orang terkaya di dunia, membeli Twitter seharga $44 miliar pada tahun yang sama.
Bagian berikutnya, tanda centang biru menjadi salah satu keluhan yang mengakibatkan denda DSA pertama kali di tahun lalu. Pelanggaran lainnya termasuk ketidak transparanan X dengan iklan-iklannya dan penolakan untuk memberikan akses kepada peneliti independen ke data publik platform.
X diminta untuk mengajukan solusi untuk masalah tanda centang biru sebelum 12 Maret atau menghadapi denda periodik. Perusahaan, yang telah banding atas denda tersebut, harus membayar denda atau memberikan jaminan keuangan sebelum 16 Maret.
Namun demikian, keputusan EU untuk mendenda bisnis milik Musk, sekutu Presiden AS Donald Trump, memicu perselisihan diplomatik lintas Atlantik yang efeknya masih dirasakan di Brussels.
Anggota administrasi Trump, termasuk Wakil Presiden JD Vance, telah menuduh EU melakukan sensor dan menerbitkan larangan visa terhadap mantan komisioner Eropa Thierry Breton dan aktivis anti-disinformasi. Breton yang lahir di Perancis, adalah tech czar Eropa sampai tahun 2024, sering berselisih dengan Musk mengenai kepatuhan X terhadap DSA.