Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baru-baru ini mengeluarkan putusan yang mengejutkan dalam kasus yang melibatkan Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, bersama tiga aktivis lainnya. Kasus ini berhubungan dengan demonstrasi yang berlangsung pada Agustus 2025 dan berujung pada kerusuhan.
Dalam sidang yang berlangsung pada hari Jumat, 6 Maret 2026, majelis hakim memutuskan untuk membebaskan seluruh terdakwa dari tuduhan yang diajukan oleh jaksa. Keputusan ini diambil karena para terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindakan yang didakwakan oleh pihak penuntut umum.
Ketua Majelis Hakim Harika Nova Yeri mengumumkan, “Dengan ini kami membebaskan para terdakwa dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.”
Selain Delpedro, terdapat tiga terdakwa lainnya yang juga mendapatkan kebebasan, yaitu Muzaffar Salim yang merupakan staf Lokataru Foundation, Syahdan Husein yang mengelola akun @gejayanmemanggil, serta Khariq Anhar, seorang mahasiswa Universitas Riau yang juga merupakan admin Aliansi Mahasiswa Menggugat.
Keempat terdakwa sebelumnya dihadapkan pada tuduhan menyebarkan informasi yang tidak benar dan menghasut publik selama rangkaian demonstrasi yang terjadi pada bulan Agustus tahun lalu. Jaksa juga menambahkan tuduhan mengenai dugaan keterlibatan mereka dalam kegiatan yang melibatkan anak terkait kepentingan militer atau bersenjata.
Namun, setelah menganalisis berbagai bukti dan mendengarkan keterangan saksi dalam persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan secara sah.
Hakim menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat gagal menunjukkan bahwa tindakan para terdakwa memenuhi unsur penyebaran informasi yang salah yang bertujuan untuk menghasut masyarakat melakukan kekerasan atau perlawanan terhadap aparat penegak hukum.
Selama persidangan, beberapa saksi telah diminta untuk memberikan keterangan, termasuk saksi anak yang disebutkan dalam dakwaan. Namun, tidak ada satupun yang mengaku pernah diajak oleh para terdakwa untuk turut serta dalam demonstrasi atau melakukan tindakan kekerasan.
Hakim menambahkan, “Para saksi didorong untuk beraksi sebagai reaksi terhadap isu-isu seperti kenaikan tunjangan Anggota DPR dan insiden kematian Affan Kurniawan, seorang sopir ojek online.”
Majelis hakim juga menyoroti unggahan yang diposting di akun Instagram Lokataru Foundation pada tanggal 27 Agustus 2025, yang berisi informasi mengenai pembukaan posko pengaduan dan bantuan hukum bagi pelajar yang ingin berpartisipasi dalam aksi demonstrasi tetapi merasa terancam.
Meskipun terdapat kalimat “kita lawan bareng” dalam unggahan tersebut, hakim berpendapat bahwa kalimat tersebut tidak dapat diinterpretasikan sebagai ajakan untuk melakukan perlawanan terhadap aparat negara.
Keputusan ini mencerminkan pentingnya pendekatan yang hati-hati dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan kebebasan berekspresi dan hak untuk berdemonstrasi. Majelis hakim menunjukkan komitmen untuk menegakkan prinsip keadilan, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan hukum yang fair.
Dengan keputusan ini, Delpedro Marhaen dan ketiga aktivis lainnya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan aktivitas mereka tanpa beban hukum yang mengganggu. Kebebasan mereka menjadi sebuah simbol penting dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat di Indonesia.
Keputusan tersebut juga memicu diskusi lebih luas mengenai cara sistem hukum menangani kasus-kasus yang melibatkan aktivis. Banyak pihak berharap bahwa putusan ini akan menjadi preseden positif bagi penegakan hak asasi manusia di tanah air.
Selain itu, keputusan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih berani dalam menyuarakan pendapat mereka. Dengan adanya perlindungan hukum yang lebih baik, diharapkan akan tercipta suasana yang kondusif untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.
Pengamatan terhadap kasus ini juga menunjukkan adanya pergeseran dalam cara pandang terhadap kebebasan berpendapat. Dengan semakin banyaknya kasus serupa, masyarakat diharapkan lebih peka dan kritis terhadap isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kebebasan sipil.
Keputusan majelis hakim ini merupakan langkah maju dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Melalui putusan ini, diharapkan akan ada peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat mengenai pentingnya hak untuk berdemonstrasi dan menyuarakan pendapat.
Dengan demikian, kebebasan Delpedro dan rekan-rekannya menjadi sorotan penting dalam konteks perlindungan kebebasan berpendapat di Indonesia. Ini adalah momentum yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat dialog antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada.
